Djarot ngaku diminta Ahok tempati rumah dinas gubernur DKI

VipBandarQ - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kondisi Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) saat ini baik-baik saja dan sehat. Ahok sempat dipindahkan dari Rutan Cipinang ke Markas Komando Brimob.

Djarot mengatakan Ahok masih tetap tegar menjalani vonis yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Djarot bahkan mengaku sempat mendapatkan motivasi dari Ahok agar tetap semangat memimpin Pemprov DKI.

"Pak Ahok sehat, baik. Jadi tetap semangat, tegar. Beliau juga sempat pesan berikan, justru beliau juga berikan semangat pada saya. Beliau bilang gini, 'daripada jauh-jauh di Pesaki, itu ditempatin aja rumah di Taman Suropati'," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/5).

Tawaran untuk menempati rumah dinas Gubernur DKI Jakarta itu ditolak oleh mantan Wali Kota Blitar ini. Padahal saat berbincang dengan Ahok, dia mendapatkan saran menempati rumah dinas tersebut agar dekat dari Balai Kota DKI Jakarta.

"Ahok bilang tempatin saja biar cepat dari Taman Suropati ke Balai Kota daripada dari Kuningan. Saya bilang enggaklah, makasih, nanti kalau kami butuh baru ke sana. Sekarang ini keluarga masih nyaman di Kuningan," katanya.

VipBandarQ

Jelang Vonis, Balon Merah Putih Berdatangan ke Kantor Ahok

VipBandarQ – Ekspresi warga disampaikan dengan berbagai cara ke Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. 

Bila pekan sebelumnya, Balai Kota dibanjiri karangan bunga, Senin, 8 Mei 2017 terlihat berbeda. Pendukung Ahok, sapaan Basuki, mengirimkan balon-balon warna merah putih. 

Balon itu sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok yang besok, Selasa, 9 Mei 2017, akan menjalani sidang agenda putusan atas kasus dugaan penodaan agama. 

Dalam kasus tersebut, Ahok berstatus sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok dengan hukuman satu tahun penjara, dengan masa percobaan selama dua tahun. 

Salah satu relawan komunitas Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) Ilma Sovriyanti mengatakan, balon-balon tersebut dibawa dengan harapan agar vonis hakim nanti bisa diputuskan seadil-adilnya.

VipBandarQ

Reaksi Taufik soal Ahok Tolak Masukkan Program Anies-Sandi

VipBandarQ – Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, mengomentari langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menolak memasukkan program rumah tanpa uang muka.

Salah satu program milik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu ditolak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017.

"Orang harus arif. Kok, rasa kecewanya masih ada. Mesti arif dong. Kita ini mau bangun Jakarta," kata Taufik, di Rumah Joeang Anies-Sandi, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2017.

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, dalam tahun ini, masih akan tiga bulan masa pemerintahan yang akan dilaksanakan Anies dan Sandi, yakni pada Oktober, November dan Desember 2017.

"Mestinya dikasih. Masa tak ada ruang dialog," tambah dia. Sebelumnya, Ahok memastikan program rumah tanpa uang muka alias DP nol rupiah yang dijanjikan Anies-Sandi tidak akan bisa diwujudkan selama belum resmi dilantik.

Sebab, menurut Ahok, selama dirinya masih menjabat orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi DKI, program rumah DP nol rupiah itu tidak akan bisa dibiayai melalui dana dari APBD, baik Perubahan maupun APBD 2018.

Ia juga mengatakan, pendanaan program itu tak bisa dimasukkan, karena program tersebut dinilai tidak akan masuk alias tidak realistis diterapkan di Jakarta.

Baca Juga

Buih Putih di Jalan Sudirman Bukan Salju

Sandiaga Sambut Tantangan Menko Luhut Bicara soal Reklamasi

VipBandarQ

Sandiaga Sambut Tantangan Menko Luhut Bicara soal Reklamasi

VipBandarQ - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyambut tantangan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk membicarakan dan mengadu data tentang kelanjutan proyek reklamasi 17 pulau. Dia mengaku bahwa timnya bahkan sudah menyiapkan kajian tentang itu.

"Tentunya kami siap untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah pusat sehingga kita bicara kebijakan untuk rakyat kecil kepada revitalisasi rakyat pesisir," kata Sandiaga di Jakarta pada Minggu pagi, 7 Mei 2017.

Sandiaga maupun Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menolak tegas proyek membangun pulau buatan itu dan mendesak reklamasi dihentikan. Sandiaga menginginkan pemerintah membangun untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Reklamasi pulau, kata Sandiaga, tak sejalan dengan visi poros maritim itu karena, terutama masyarakat pesisir yang dirugikan. Soalnya mereka sangat bergantung pada ekosistem laut dan pantai.

"Kebijakan yang berpihak kepada (visi) poros maritim yang sudah lama menjadi cita-cita warga pesisir bisa terjadi di Jakarta," katanya.

Menteri Luhut menyatakan tetap melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau yang sempat dihentikan pada 2016. Dia menyinggung pihak yang menolak reklamasi dan menantang mereka memaparkan data kepadanya tentang layak atau tidak proyek itu dilanjutkan.

"Saya akan undang semua stakeholder (pihak-pihak terkait), termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara, biar jangan bicara di koran (media massa) saja. Coba bicara secara ilmiah; di mana salahnya, bawa datanya," kata Luhut kemarin.

VipBandarQ

Buih Putih di Jalan Sudirman Bukan Salju

VipBandarQ – Sabtu sore tadi, netizen dihebohkan dengan video munculnya salju di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dalam video tersebut, terlihat tumpukan berwarna putih berada di sisi jalan.

Badan Meteorologi Kimatologi dan Geofisika menegaskan, informasi turunnya hujan salju yang viral di sejumlah media sosial itu tidak benar. Sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, kecil kemungkinan hujan salju menghampiri indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BMKG, Sabtu 6 Mei 2017, tumpukan putih yang berada di sepanjang jalan itu adalah busa limbah yang berceceran di jalan. Meski sejak siang tadi kawasan di sekitar Ibu Kota terjadi hujan deras, namun tidak ada indikasi munculnya hujan salju.

“Info (hujan salju) tidak benar. Infonya adalah busa. Sementara dari tim kami, informasinya seperti itu,” jelas Kepala Sub Bidang Iklim dan Cuaca BMKG, Agie Wandala Putra, melalui pesan singkatnya kepada VipBandarQ.

Dalam sebuah video yang berdurasi 20 detik tersebut, seorang pengendara mobil yang sedang berjalan memperlihatkan sisi jalan yang sudah dipenuhi tumpukan berwarna putih. Tumpukan yang tepat berada di sisi jalan itu, diyakini sebagai salju, karena berwarna putih pekat.

VipBandarQ

Sandiaga: Perlu Rp 2,7 Triliun untuk Program DP 0 Rupiah Tahap Pertama

JAKARTA, VipBandarQ - Cawagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengaku sudah menargetkan anggaran untuk tahap pertama program rumah DP 0 rupiah.

Sandiaga mengatakan target tahap pertama mengurangi 80 persen backlog dari antrean 300.000 hunian murah.

"Berarti kalau dilihat tahun pertama secara realistis dana yang diperlukan program ini Rp 2,7 triliun," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2017).

Sandiaga mengakui bahwa tak bisa langsung membangun secara masif. Perlu target awal di tahun pertama pemerintahan.

Baca: Tim Anies-Sandi Bantah Program DP 0 Habiskan Anggaran Rp 67,6 Triliun

Selain itu, Sandiaga akan mendorong program ini kepada DPRD DKI Jakarta untuk dibuatkan peraturan daerah.

"Perda ini akan memberikan ruang pada kita untuk program rumah rakyat dengan DP 0 rupiah," ujar dia.

Baca: Sandiaga Akan Gandeng Investor untuk Rumah DP 0 Rupiah

VipBandarQ

Sandiaga Akan Gandeng Investor untuk Rumah DP 0 Rupiah

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat makan siang di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017)

JAKARTA, VipBandarQ - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, tak menutup kemungkinan menggandeng investor untuk merealisasikan program DP 0 rupiah. Investor akan digandeng setelah program tersebut berhasil.

"Di tahun kedua dan ketiga kami akan melihat kalau misal bisa dijalankan dengan baik, bisa dibuka partisipasi investor jangka panjang," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

Sandiaga mengatakan bahwa ada investor yang tertarik dengan program tersebut. Para investor, kata Sandiaga, tertarik lantaran melihat prospek yang baik bila program ini dikemas dengan baik.

Adapun pada tahap awal program, Sandiaga akan mengoptimalkan Pemprov DKI Jakarta.

"Mungkin enggak akan bisa langsung ajak mereka (investor), tapi fokus dulu inisiasi dari Pemprov DKI Jakarta kerjasama dengan industri perbankan setelah itu akan rangkul mungkin sebelum investor asing, kami fokus investor dalam negeri dulu," ujar Sandiaga.

VipBandarQ

Anies: Program DP 0 Dilaksanakannya 2018, Tak Bisa 2017

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan saat menghadiri sebuah kegiatan Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/5/2017)

JAKARTA, VipBandarQ -  Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia tidak menuntut program rumah DP 0 masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2017.

Sebab, kata Anies, program tersebut tidak memungkinkan dimulai pada akhir tahun ini. "Kita bertugas kapan? Oktober. Jadi selisih berapa bulan sampai akhir tahun? Dua bulan," kata Anies saat ditemui di Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/5/2017).

Ia menanggapi pernyataan calon gubernur petahana, Basuki " Ahok" Tjahaja Purnama, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakomodasi usulan program rumah DP 0 dalam APBD-P 2017.

(Baca juga: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P)

Menurut Anies, dalam program rumah DP 0, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI.

Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan. Karena itu, Anies menyatakan, tidak mungkin jika program rumah DP 0 dimulai pada tiga bulan awal masa jabatannya yang juga tiga bulan terakhir tahun 2017.

"Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," ucap Anies.

(Baca juga: Anies: Penasaran dengan Rumah DP 0 Rupiah, Tunggu Bulan Oktober)

VipBandarQ

Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan

JAKARTA, VipBandarQ - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa memasukan program Anies Baswedan- Sandiaga Uno dalam APBD-Perubahan DKI 2017. Misalnya seperti program DP 0,Ahok mengaku tak bisa memasukan program itu selama dia masih menjabat.

"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kita beli rumah. Menyediakan uang, warga bisa cari rumah sendiri, boleh beli sendiri, ya menyalahi aturan, kita enggak bisa," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/5/2017).

Ahok meminta Anies dan Sandi untuk menjalankan program tersebut setelah mereka resmi menjabat saja. Artinya, kata Ahok, program tersebut dimasukan ke dalam APBD DKI 2018.

"Kalau dia mau bikin, ya silahkan dia bikin sendiri. Duit dari mana? Semua warga boleh cari rumah sendiri, DP 0 persen, cicilan bunga 0 persen, dari mana? Kita enggak bisa," ujar Ahok.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, APBD-P DKI 2017 masih dalam tahap inventarisasi. Pemprov DKI akan melakukan percepatan dalam penyusunan APBD-P 2017.

"Kita akan lakukan percepatan, kalau jadwal normatif kan dikirim (ke DPRD DKI) saja kan Agustus," ujar Tuty.

VipBandarQ

Program DP Rumah Nol Rupiah Dijegal Ahok, Ini Kata Anies

VipBandarQ – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut program DP rumah no; rupiah alias tanpa uang muka tak mungkin diwujudkan pasangan Anies-Sandi, sebelum keduanya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bahkan, Ahok mengatakan pendanaan dalam program itu tak bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 atau pun APBD 2018.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, memang tidak akan menerapkan program itu pada tahun 2017. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menegaskan program DP 0 rupiah tersebut masih dalam proses kurang lebih selama 6 bulan.

(Baca Juga Tak Realistis, Ahok 'Jegal' Program DP Nol Rupiah Anies)

"Kita bertugas Oktober. Jadi selisih  sampai akhir tahun, ada dua bulan. Lalu dalam program DP 0 ini juga diharuskan ada enam bulan prosesnya, di mana warga yang ikut program itu harus memiliki akun di bank DKI dan rekeningnya dicek selama enam bulan. Baru nanti dilaksanakan. Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," kata Anies ditemui di Kompleks Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sabtu, 6 Mei 2017.

Lalu ketika ditanya, apakah masih mungkin dilakukan di DKI Jakarta dengan lahan yang sempit. Anies menjawab bahwa program itu bukanlah program pembangunan rumah baru melainkan menyediakan pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.  

"Ini bukan program pembangunan rumah. Ini seperti kami menyiapkan program DP 0 rupiah untuk motor. Lalu nanti anda tanya motornya Honda atau Yamaha atau Suzuki? Nah bukan saya itu (yang menentukan)," ujar dia.

Lebih jauh, Anies menerangkan, pemerintah hanya menyiapkan pembiayaan. Sementara terkait dengan siapa pengembang dan di mana lokasi rumah itu, akan menjadi diskusi pemerintah daerah ke depannya dengan pihak terkait.

"Kami menyiapkan pembiayaannya. Merek motornya bebas. Motornya roda dua atau tiga? Nah itu bebas Anda pilih. Jadi program ini adalah untuk pembiayaan membeli rumah. Nah, program pembiayaannya tanpa DP. Bisa untuk rumah tapak, bisa untuk rumah susun. Bisa untuk rumah dalam kampung, bisa untuk rumah dalam kompleks," kata dia.

VipBandarQ

Tak Realistis, Ahok 'Jegal' Program DP Nol Rupiah Anies

VipBandarQ – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan program rumah tanpa uang muka alias DP nol rupiah yang dijanjikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kepada warga Jakarta, tidak akan bisa diwujudkan selama keduanya belum resmi dilantik sebagai  Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

Sebab, menurut Ahok, selama dia masih menjabat orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi DKI, program rumah DP nol rupiah itu tidak akan bisa dibiayai melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Baik APBD Perubahan 2017 dan juga APBD 2018.

Ahok mengatakan, pendanaan program itu tak bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018. Karena, program dinilai tidak masuk akan alias tidak realistis diterapkan di Jakarta.

"Tapi kalau usul soal mesti (pemerintah) sediakan uang supaya DP nol persen. DP nol persen ya enggak masuk akal buat kita beli rumah," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017. 

Menurut Ahok, program tak masuk akal itu, masih bisa dijadikan bahan untuk diusulkan Anies dan Sandi ketika resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD. 

"Silakan saja masukin di 2018, kita lagi proses selesaikan, dia boleh usul saja," kata Ahok. 

Sebelumnya Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, dalam penyusunan anggaran khususnya dalam APBD Perubahan 2017, sejumlah program prioritas milik Anies-Sandi didesak untuk dimasukkan dalam mata anggaran. Sejumlah program itu di antaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (Plus), OK OCE dan pembiayaan DP nol rupiah.

"Selama tiga bulan, Anies-Sandi melaksanakan program Gubernur lama. Sangat sulit menghitung 100 hari karena 3 bulan itu. Untuk itu, Pemda DKI harus arif, kerja sama dan saling terbuka untuk pembahasan APBD Perubahan," kata Taufik, Kamis 4 Mei 2017. 

Seperti diketahui, program rumah DP nol rupiah yang dijanjikan Anies-Sandi, cukup berhasil membuat warga Jakarta memberikan dukungan kepada pasangan ini, hingga memenangkan Pilkada DKI 2017.

VipBandarQ

Lewat telepon, Rizieq bakar semangat massa minta vonis Ahok 5 tahun

VipBandarQ - Massa aksi 505 menuntut Mahkamah Agung (MA) ikut mengawal vonis sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Beberapa tokoh dan ulama terlihat hadir dalam aksi tersebut. Perwakilan dari mereka diterima pihak MA.

Namun Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab tidak tampak dalam aksi kali ini. Kabarnya, Rizieq tengah menjalankan ibadah umroh. Tiba-tiba dari atas mobil komando terdengar suara Rizieq. Ternyata salah satu panitia aksi menelepon Rizieq dan diperdengarkan melalui pengeras suara.

Rizieq mengatakan, aksi ini membawa misi agar Ahok dihukum maksimal. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ahok dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Dengan tuntutan ini artinya Ahok bisa saja tidak dijebloskan ke penjara jika selama dua tahun tidak melakukan perbuatan hukum.

"Hari ini kita tunjukan aksi 55, agar terdakwa penista agama dihukum maksimal lima tahun," ujar Rizieq saat dihubungi via telepon, Jumat (5/5).

Rizieq mengaku tidak bisa hadir karena ada urusan dengan keluarga. Meski tidak hadir, Rizieq menyebut semangatnya ikut bersama massa aksi.

"Saya hari ini betul-betul tidak bisa hadir. Tapi apapun kondisinya, jauh di mata tapi saya tetap hadir bersama Anda. Selalu mendoakan doakan terus mohon kepada Allah, Insya Allah akan berikan kemenangan," ujarnya

.

VipBandarQ

Kapolda Metro Jaya minta tak ada demo saat sidang vonis Ahok

VipBandarQ - Massa aksi 505 berencana mengawal jalannya sidang vonis dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada Selasa (9/5). Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan tidak setuju dengan aksi tersebut.

Dia meminta massa tak perlu datang mengawal sidang yang akan digelar di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.

"Kita imbau tanggal 9 Mei jangan ada aksi lagi, putusan daripada pak Ahok," kata Iriawan di Komplek Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Iriawan meminta massa tidak datang karena aspirasi mereka telah disampaikan langsung kepada perwakilan Mahkamah Agung (MA).

"Ini sudah disampaikan aspirasinya. Yang jelas hari ini kan sudah terakomodir. Majelis hakim pasti akan membuat putusan yang baik," katanya.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengapresiasi jalannya aksi 505 yang berlangsung damai dan lancar. Itu sesuai komitmen dari peserta aksi yang membubarkan diri setelah perwakilan mereka diterima pihak MA.

"Kemudian sekarang sudah berangsur-angsur kembali massa yang dari luar daerah. Mereka mungkin akan mampir dulu di istiqlal. Tetapi secara umum kondisinya kondusif, terutama di wilayah di mana unjuk rasa dilaksanakan," ucapnya.

VipBandarQ

PPP akui JK usulkan nama Anies di Pilgub DKI, tapi bukan intervensi

VipBandarQ - Sekjen PPP Kubu Romahurmuziy, Arsul Sani membantah adanya intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla ke partainya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Arsul menyebut Ketum PPP Romahurmuziy memang beberapa kali berkomunikasi dengan pengusaha sekaligus sepupu JK, Erwin Aksa. 

Arsul menyebut pertemuan Romi dan Erwin itu hanya pertemuan biasa informal. Namun, dia tidak membantah Erwin mengusulkan nama Anies kepada PPP. Nama Erwin disebut sebagai pihak yang meyakinkan Anies untuk maju sebagai calon gubernur. 

"Selama proses Pilgub memang ada komunikasi antara Ketum PPP dengan Pak Aksa Mahmud yang sering disebut sebagai representasinya Pak JK. Tapi bagi PPP komunikasi seperti itu hal yang wajar saja, bukan intervensi. Jadi kalau dibilang Pak JK mencoba intervensi maka itu tidak benar," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (4/5).

Arsul menyebut JK hanya menyampaikan usulan nama calon gubernur sebagai bahan pertimbangan PPP. Hanya saja, nama calon gubernur yang diusulkan JK hanya bersifat rekomendasi. 

"Lebih tepat dibilang bahwa beliau menyampaikan 1-2 nama yang meminta agar PPP juga mempertimbangkan. Hari-hari menjelang nama AHY dipilih saya juga ada di Cikeas dampingi Ketum PPP tapi tidak benar kalau dibilang ada telepon dari Pak JK untuk intervensi siapa yang harus diusung PPP," jelasnya. 

Usulan nama Anies, kata dia, tidak disambut oleh partai-partai poros Cikeas yang diisi, PPP, PAN, PKB dan Demokrat. Begitu pula, poros Kertanegara yakni PKS dan Gerindra. 

"Namun pada saat itu Anies belum dilirik oleh Gerindra. Ya betul Pak Aksa rekomen Anies ke PPP, cuma setelah disampaikan kepada partai lain tidak ada yang menyambut waktu itu," pungkasnya. 

Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap ada peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017. 

"Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh enggak ngaku saya dengar kok teleponnya. Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubahlah. Tapi di sini (di Cikeas) sudah kadung mau mengumumkan Agus-Sylvi, jam 2 pagi di sana baru putus akhirnya Anies diambil, Sandi jadi wakil," ujarnya.

Zulkifli menjelaskan, enam partai yaitu PAN, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PPP awalnya sepakat akan mengusung Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno. Namun, seiring perkembangan, keenam partai menyadari pasangan itu akan sulit menang dalam Pilgub DKI.

Sehingga, muncul usulan mengusung pengusaha Chairul Tanjung. Namun, lanjut Zulkifli, saat ditawari Chairul Tanjung menolak karena usahanya sedang susah.

Namun, Zulkifli mengaku Sandiaga Uno mendatangi kediamannya di Jl Widya Chandra dan menyatakan bersedia menjadi calon wakil gubernur dan AHY menjadi calon gubernurnya, asalkan Zulkifli dapat memfasilitasi pertemuan antara SBY dengan Prabowo.

Setelah tak menemukan kesepakatan duet AHY dan Sandiaga, maka Sandiaga Uno kembali pada niatan awal untuk maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan calon wakil gubernur yang kader PKS Mardani Ali Sera. Nah, di sini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengintervensi dan haluan langsung berubah.

Prabowo akhirnya menyetujui mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Padahal, kata Zulkfili, sejak awal tak ada satupun partai politik yang melirik mantan Mendikbud itu.

VipBandarQ